MEDIASI PERCERAIAN

 

MEDIASI PERCERAIAN

HAM Law and Justice melaksanakan proses mediasi bersama pasangan suami istri yang sedang menghadapi perkara perceraian. Kegiatan mediasi dilaksanakan di kantor sebagai bagian dari pendampingan hukum untuk membantu para pihak memahami persoalan yang sedang dihadapi serta memberikan ruang komunikasi dalam membicarakan kemungkinan penyelesaian perkara.

Dalam perkara perceraian, perbedaan pendapat dan permasalahan rumah tangga dapat berkembang menjadi persoalan hukum ketika para pihak tidak lagi menemukan kesepahaman. Oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyelesaian. Mediasi memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan permasalahan yang dihadapi secara terbuka dalam suasana yang lebih terarah.

Dalam pelaksanaan mediasi, HAM Law and Justice mendampingi proses komunikasi antara pasangan suami istri dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan permasalahan dan kepentingannya. Pembahasan dilakukan dengan tetap memperhatikan posisi serta kepentingan hukum masing-masing pihak.

Proses mediasi menjadi ruang bagi para pihak untuk membicarakan persoalan yang menjadi dasar munculnya konflik dalam rumah tangga. Dalam proses tersebut, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sehingga permasalahan dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Pendampingan dilakukan secara profesional dengan tetap mengedepankan komunikasi yang terbuka dan menghormati hak masing-masing pihak. Apabila terdapat hal-hal yang dapat dibicarakan bersama, para pihak dapat mempertimbangkan berbagai kemungkinan penyelesaian sesuai dengan kondisi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Mediasi dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian yang menjadi kewenangan pengadilan, memiliki dasar hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan.

Selain itu, ketentuan mengenai perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Bagi pasangan yang beragama Islam, perkara perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pelaksanaan mediasi bersama pasangan suami istri menjadi bagian dari upaya HAM Law and Justice dalam memberikan pendampingan hukum yang terarah dan profesional. Melalui komunikasi yang terbuka, para pihak diberikan ruang untuk menyampaikan permasalahan dan kepentingannya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara.

HAM Law and Justice berkomitmen untuk memberikan layanan hukum dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak para pihak. Setiap proses pendampingan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi dan kebutuhan hukum masing-masing client.


M Sakhi Awwah

Mahasiswa | Paralegal

Lokasi: Watubelah, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara

Gambar
  Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara         Ketika ribuan orang turun ke jalan, persoalannya tidak sesederhana jalanan menjadi macet atau aparat harus mengamankan kerumunan. Demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat berbicara ketika saluran formal dianggap belum cukup untuk menyampaikan keresahan. Menjelang 27 Agustus 2026, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa kembali merencanakan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Salah satunya adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menyatakan akan membawa sejumlah tuntutan dan memperkirakan sekitar 1.000 massa hadir. Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga merencanakan aksi dengan tuntutan antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar persoalan jumlah massa. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: ketika rakyat turun ke jalan untuk menyampaikan kritik, sampai di ma...
Baca selengkapnya

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN

Gambar
  PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN      HAM Law and Justice memberikan pendampingan hukum dalam proses administrasi perkara perceraian di wilayah Brebes. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi proses perceraian, khususnya dalam memahami tahapan administrasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Dalam praktiknya, proses perceraian tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai prosedur hukum dan kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, pendampingan diberikan agar klien dapat memahami dokumen yang diperlukan, mekanisme pendaftaran perkara, serta tahapan administrasi yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pendampingan tersebut, HAM Law and Justice membantu klien dalam mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses perkara perceraia...
Baca selengkapnya

Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen

Gambar
 Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen Penyelesaian permasalahan konsumen membutuhkan pemahaman yang baik terhadap hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam praktiknya, tidak semua persoalan harus langsung dibawa ke jalur pengadilan. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh sesuai dengan karakter dan pokok permasalahan. Sebagai bagian dari proses pendampingan hukum, HAM LAW & JUSTICE melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu . Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut permasalahan pelayanan khusus yang sebelumnya dialami oleh seorang konsumen dalam memperoleh layanan perbankan di BRI Unit Segeran, Indramayu . Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh sekaligus menentukan mekanisme penyelesaian yang sesuai deng...
Baca selengkapnya