KUNJUNGAN DPL PPL MAHASISWA UIN SSC


 KUNJUNGAN DPL PPL MAHASISWA UIN SSC

HAM Law and Justice menerima kunjungan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pihak perguruan tinggi dan lembaga hukum tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL.

Kegiatan PPL merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dunia kerja secara langsung. Bagi mahasiswa bidang hukum, pengalaman di lingkungan kantor hukum dapat menjadi sarana untuk memahami bagaimana ilmu yang diperoleh selama perkuliahan diterapkan dalam praktik, mulai dari kegiatan administrasi hukum, konsultasi, pendampingan, hingga proses penanganan berbagai persoalan hukum.

Dalam kunjungan tersebut, DPL melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi dengan pihak HAM Law and Justice mengenai pelaksanaan kegiatan PPL mahasiswa. Pembahasan dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan mahasiswa selama berada di lingkungan kantor hukum serta memastikan proses pembelajaran lapangan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk bertukar informasi mengenai kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama menjalani PPL. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan wawasan secara langsung mengenai lingkungan kerja profesional, etika dalam menjalankan profesi hukum, serta pentingnya ketelitian dan tanggung jawab dalam menangani pekerjaan yang berkaitan dengan persoalan hukum.

HAM Law and Justice menyambut baik kegiatan tersebut dan berupaya memberikan ruang belajar bagi mahasiswa agar dapat memperoleh pengalaman yang relevan dengan bidang keilmuannya. Melalui interaksi langsung dengan praktisi hukum, mahasiswa diharapkan dapat memahami bahwa pekerjaan di bidang hukum tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, menjaga profesionalitas, serta memahami kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi dan pembelajaran mahasiswa memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pelaksanaan proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa.

Selain itu, pelaksanaan PPL juga dapat mengacu pada kebijakan dan ketentuan akademik yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan PPL disesuaikan dengan program studi, tujuan pembelajaran, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.

Bagi mahasiswa yang melaksanakan PPL di lingkungan kantor hukum, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari proses pengenalan terhadap praktik profesi dan lingkungan kerja hukum dengan tetap memperhatikan etika, kerahasiaan informasi, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kunjungan DPL PPL mahasiswa UIN SSC ke HAM Law and Justice menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara dunia pendidikan dan lingkungan praktik hukum. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana silaturahmi, tetapi juga mendukung proses pembelajaran mahasiswa melalui pengalaman langsung di dunia profesional.

HAM Law and Justice berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan mahasiswa di bidang hukum dengan memberikan kesempatan untuk belajar, mengenal praktik hukum, serta memahami nilai profesionalitas dan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan. Diharapkan pengalaman selama PPL dapat menjadi bekal bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan mengembangkan kemampuan di bidang hukum.


M Sakhi Awwah

Mahasiswa | Paralegal

Lokasi: Watubelah, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara

Gambar
  Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara         Ketika ribuan orang turun ke jalan, persoalannya tidak sesederhana jalanan menjadi macet atau aparat harus mengamankan kerumunan. Demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat berbicara ketika saluran formal dianggap belum cukup untuk menyampaikan keresahan. Menjelang 27 Agustus 2026, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa kembali merencanakan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Salah satunya adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menyatakan akan membawa sejumlah tuntutan dan memperkirakan sekitar 1.000 massa hadir. Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga merencanakan aksi dengan tuntutan antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar persoalan jumlah massa. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: ketika rakyat turun ke jalan untuk menyampaikan kritik, sampai di ma...
Baca selengkapnya

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN

Gambar
  PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN      HAM Law and Justice memberikan pendampingan hukum dalam proses administrasi perkara perceraian di wilayah Brebes. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi proses perceraian, khususnya dalam memahami tahapan administrasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Dalam praktiknya, proses perceraian tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai prosedur hukum dan kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, pendampingan diberikan agar klien dapat memahami dokumen yang diperlukan, mekanisme pendaftaran perkara, serta tahapan administrasi yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pendampingan tersebut, HAM Law and Justice membantu klien dalam mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses perkara perceraia...
Baca selengkapnya

Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen

Gambar
 Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen Penyelesaian permasalahan konsumen membutuhkan pemahaman yang baik terhadap hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam praktiknya, tidak semua persoalan harus langsung dibawa ke jalur pengadilan. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh sesuai dengan karakter dan pokok permasalahan. Sebagai bagian dari proses pendampingan hukum, HAM LAW & JUSTICE melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu . Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut permasalahan pelayanan khusus yang sebelumnya dialami oleh seorang konsumen dalam memperoleh layanan perbankan di BRI Unit Segeran, Indramayu . Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh sekaligus menentukan mekanisme penyelesaian yang sesuai deng...
Baca selengkapnya