Koordinasi ke OJK dalam Upaya Memahami Penyelesaian Sengketa Perbankan

 


Koordinasi ke OJK dalam Upaya Memahami Penyelesaian Sengketa Perbankan

Penyelesaian sengketa di sektor perbankan tidak selalu dapat ditempuh melalui proses litigasi. Dalam praktiknya, terdapat tahapan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang perlu dipahami terlebih dahulu, baik melalui mekanisme internal pada pihak bank maupun melalui jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pemahaman terhadap prosedur tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah hukum yang tepat. Setiap perkara memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda, sehingga penanganannya perlu dilakukan berdasarkan fakta, dokumen, serta mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam rangka memperkuat pemahaman tersebut, HAM LAW & JUSTICE melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, khususnya yang berkaitan dengan sektor perbankan. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan setiap langkah pendampingan hukum dilakukan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam proses penyelesaian sengketa perbankan, persoalan yang muncul dapat berkaitan dengan berbagai hal, mulai dari pelaksanaan perjanjian, fasilitas kredit atau pembiayaan, keberatan terhadap tagihan, pelayanan perbankan, hingga dugaan adanya tindakan yang merugikan konsumen.

OJK menjelaskan bahwa penyelesaian permasalahan konsumen pada sektor jasa keuangan pada dasarnya diawali melalui mekanisme pengaduan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Apabila penyelesaian pengaduan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Salah satu alternatif penyelesaian di luar pengadilan adalah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Lembaga tersebut menangani penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dan berada dalam pengawasan OJK.

Bagi pendamping hukum, pemahaman terhadap tahapan tersebut penting agar penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan prosedur yang harus ditempuh sejak awal. Koordinasi dengan OJK menjadi salah satu langkah untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, serta pilihan forum yang tersedia bagi konsumen.

Mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan saat ini antara lain mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengaturan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, hak dan kewajiban konsumen, layanan pengaduan, serta penyelesaian sengketa.

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK memiliki dasar dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut menjadi dasar pengaturan mengenai kelembagaan dan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa perbankan tidak hanya berkaitan dengan substansi persoalan, tetapi juga perlu memperhatikan tahapan dan forum penyelesaian yang tersedia berdasarkan ketentuan hukum.

Koordinasi yang dilakukan HAM LAW & JUSTICE dengan OJK merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam menangani persoalan hukum di sektor jasa keuangan. Bagi kantor hukum, memahami prosedur bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari strategi dalam menentukan langkah pendampingan yang tepat.

Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, HAM LAW & JUSTICE berupaya memberikan pendampingan hukum yang profesional, tepat, dan tetap berorientasi pada kepentingan klien, dengan mempertimbangkan setiap langkah berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.


Muhammad Abyan, S.H
Akademisi | Paralegal
Lokasi: Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara

Gambar
  Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara         Ketika ribuan orang turun ke jalan, persoalannya tidak sesederhana jalanan menjadi macet atau aparat harus mengamankan kerumunan. Demonstrasi adalah salah satu cara masyarakat berbicara ketika saluran formal dianggap belum cukup untuk menyampaikan keresahan. Menjelang 27 Agustus 2026, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa kembali merencanakan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Salah satunya adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang menyatakan akan membawa sejumlah tuntutan dan memperkirakan sekitar 1.000 massa hadir. Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga merencanakan aksi dengan tuntutan antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar persoalan jumlah massa. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar: ketika rakyat turun ke jalan untuk menyampaikan kritik, sampai di ma...
Baca selengkapnya

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN

Gambar
  PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN      HAM Law and Justice memberikan pendampingan hukum dalam proses administrasi perkara perceraian di wilayah Brebes. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi proses perceraian, khususnya dalam memahami tahapan administrasi dan persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Dalam praktiknya, proses perceraian tidak hanya berkaitan dengan persoalan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai prosedur hukum dan kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, pendampingan diberikan agar klien dapat memahami dokumen yang diperlukan, mekanisme pendaftaran perkara, serta tahapan administrasi yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan pendampingan tersebut, HAM Law and Justice membantu klien dalam mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk proses perkara perceraia...
Baca selengkapnya

Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen

Gambar
 Koordinasi dengan BPSK Indramayu Terkait Tindak Lanjut Permasalahan Konsumen Penyelesaian permasalahan konsumen membutuhkan pemahaman yang baik terhadap hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dalam praktiknya, tidak semua persoalan harus langsung dibawa ke jalur pengadilan. Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat ditempuh sesuai dengan karakter dan pokok permasalahan. Sebagai bagian dari proses pendampingan hukum, HAM LAW & JUSTICE melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Indramayu . Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut permasalahan pelayanan khusus yang sebelumnya dialami oleh seorang konsumen dalam memperoleh layanan perbankan di BRI Unit Segeran, Indramayu . Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh sekaligus menentukan mekanisme penyelesaian yang sesuai deng...
Baca selengkapnya